IPS 9 Tema 3A

 

IPS 9 Tema 3A

Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa

(Penyusun : Amir Alamsyah, S.Pd._SMP Negeri 1 Bandungan)

 

1.   Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup peningkatan di berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, yang bertujuan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

a.  Pengertian dan Tolok Ukur Pembangunan

Kategori	Keterangan	Contoh
Pengertian Pembangunan	Proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Pembangunan infrastruktur jalan, program wajib belajar, dan layanan kesehatan gratis.
Tolok Ukur Pertumbuhan Ekonomi	Diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB).	PDB Indonesia tumbuh 5,17% pada kuartal II 2023.
Tolok Ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Mengukur capaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar: kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Pada tahun 2022, IPM Indonesia mencapai 72,91, meningkat dari tahun sebelumnya.
Tolok Ukur Pengurangan Kemiskinan	Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa efektif pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin.	Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun dari 9,54% pada September 2022.
Tolok Ukur Akses Layanan Publik	Mengukur ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan dasar.	Pembangunan jaringan listrik dan akses air bersih yang menjangkau desa-desa terpencil.

    b.  Tujuan Nasional Indonesia

Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, alinea keempat.

Kategori	Keterangan	Contoh
Melindungi Segenap Bangsa	Mewujudkan keamanan dan kedaulatan negara serta menjaga persatuan bangsa dari ancaman internal maupun eksternal.	Operasi penegakan hukum dan pengamanan perbatasan oleh TNI dan Polri.
Memajukan Kesejahteraan Umum	Negara berupaya meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Prakerja.
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	Negara berkomitmen menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Program wajib belajar 12 tahun dan pembangunan sekolah-sekolah di seluruh daerah.
Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia	Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan global melalui kerja sama internasional.	Pengiriman pasukan perdamaian ke Kongo dan peran aktif dalam ASEAN.

     c.  Upaya Pembangunan di Berbagai Bidang

Kategori	Keterangan	Contoh
Bidang Ekonomi	Peningkatan produksi dan pemerataan pendapatan melalui industrialisasi dan pengembangan sektor jasa.	Pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya.	Pembangunan puskesmas, program imunisasi massal, dan revitalisasi situs budaya.
Bidang Politik dan Keamanan	Peningkatan stabilitas politik, penegakan hukum, dan pertahanan negara untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.	Reformasi birokrasi, otonomi daerah, dan modernisasi alutsista.
Bidang Infrastruktur	Pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung konektivitas dan pergerakan ekonomi.	Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi.
Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi dampak perubahan iklim.	Program reboisasi, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan.

    d.  Dampak Pembangunan Terhadap Kehidupan Masyarakat

Kategori	Keterangan	Contoh
Dampak Positif	Peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan dan kesehatan, serta modernisasi infrastruktur.	Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa yang mempermudah konektivitas antarkota.
Dampak Negatif	Kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pergeseran nilai budaya.	Penebangan hutan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Bidang Ekonomi	Pertumbuhan industri dan sektor jasa, yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.	Pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Bidang Sosial Budaya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, namun juga dapat mengikis budaya lokal.	Adopsi gaya hidup modern dari luar negeri yang mengurangi minat pada tradisi lokal.
Bidang Lingkungan	Pembangunan yang tidak berkelanjutan menyebabkan polusi dan degradasi lingkungan.	Polusi udara akibat emisi industri dan kendaraan bermotor di kota-kota besar.

     e.  Upaya Pembangunan dari Masa ke Masa

Kategori	Keterangan	Contoh
Masa Orde Lama (1945-1966)	Fokus pada konsolidasi kemerdekaan dan kedaulatan, pembangunan ekonomi belum menjadi prioritas utama.	Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
Masa Orde Baru (1966-1998)	Pembangunan menjadi fokus utama melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.	Program swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Masa Reformasi (1998-Sekarang)	Pembangunan lebih menekankan pada demokratisasi, desentralisasi, dan good governance.	Pemberlakuan Otonomi Daerah dan program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Era Presiden Jokowi	Fokus pada pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh Indonesia.	Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, seperti Papua.

     f.  Tantangan Pembangunan

Kategori	Keterangan	Contoh
Ketimpangan Ekonomi	Kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin serta antara wilayah.	Kesenjangan pendapatan yang signifikan antara penduduk di Jakarta dengan penduduk di Nusa Tenggara Timur.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern.	Kualitas pendidikan kejuruan yang belum sejalan dengan kebutuhan industri.
Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan	Praktik korupsi dan birokrasi yang rumit menghambat investasi dan efektivitas program pembangunan.	Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dalam proyek pembangunan.
Keterbatasan Infrastruktur	Meskipun terus dibangun, kebutuhan akan infrastruktur yang merata dan berkualitas tinggi di seluruh nusantara masih sangat besar.	Terbatasnya akses jalan dan listrik di daerah terpencil.
Isu Lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam dan isu perubahan iklim menjadi tantangan besar untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.	Polusi udara di kota besar dan kebakaran hutan akibat deforestasi.

     g.  Potensi Indonesia Menjadi Negara Maju

Kategori	Keterangan	Contoh
Bonus Demografi	Indonesia memiliki populasi usia produktif yang sangat besar, jika dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi kekuatan pendorong ekonomi.	Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi.
Kekayaan Sumber Daya Alam	Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti mineral, energi, dan keanekaragaman hayati yang bisa menjadi modal pembangunan.	Potensi nikel, batu bara, dan minyak bumi yang besar.
Pasar Domestik yang Besar	Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, yang menarik bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan konsumsi domestik yang mendorong sektor ritel dan manufaktur.
Posisi Geografis Strategis	Indonesia terletak di jalur perdagangan dunia, menjadikannya pusat maritim dan logistik yang penting.	Pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar untuk mendukung jalur perdagangan global.
Stabilitas Politik dan Demokrasi	Sistem demokrasi yang relatif stabil memberikan kepastian politik bagi investor dan pelaku ekonomi.	Penyelenggaraan pemilu yang damai dan transparan.

2.  Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Lama (1945-1966)

Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Lama lebih berfokus pada konsolidasi politik dan kedaulatan negara pasca-kemerdekaan. Stabilitas ekonomi belum menjadi prioritas utama karena kondisi politik yang bergejolak, ancaman disintegrasi bangsa, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

a.  Profil Pemerintahan Orde Lama

Kategori	Keterangan	Contoh
Bentuk Pemerintahan	Republik, dengan sistem pemerintahan yang berganti-ganti, dari presidensial ke parlementer, lalu kembali ke presidensial.	Pada 1945-1949, sistem presidensial. Kemudian 1949-1950 (RIS) dan 1950-1959 (Demokrasi Parlementer) menggunakan sistem parlementer.
Sistem Politik	Diawali dengan Demokrasi Parlementer (1950-1959) yang ditandai dengan sering bergantinya kabinet dan partai politik yang saling bersaing. Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dengan kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno.	Pada masa Demokrasi Parlementer, ada sekitar 7 kabinet yang memerintah dalam waktu singkat. Sedangkan pada Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
Kondisi Ekonomi	Sangat tidak stabil dan bergejolak. Inflasi tinggi, utang luar negeri bertambah, dan krisis pangan sering terjadi akibat kurangnya fokus pada pembangunan ekonomi.	Inflasi pada 1965 mencapai 650% karena pencetakan uang yang tidak terkendali.
Ciri Khas	Dominasi Presiden Soekarno, mengutamakan pembangunan politik dan ideologi, serta menjauhkan diri dari pengaruh Barat dan Blok Barat.	Pembangunan proyek mercusuar seperti Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia.

b.  Daftar Perdana Menteri/Kabinet Masa Orde Lama

Nama Perdana Menteri/Kabinet	Masa Jabatan	Keterangan
Sutan Sjahrir	1945–1947	Mengutamakan diplomasi dalam menghadapi Belanda dan membentuk Kabinet Parlementer I.
Amir Sjarifuddin	1947–1948	Menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II serta pemberontakan PKI di Madiun.
Mohammad Hatta	1948–1950	Memimpin Kabinet Darurat dan berhasil memulihkan kondisi negara setelah Agresi Militer Belanda.
Mohammad Natsir	1950–1951	Mengawali masa Demokrasi Parlementer, fokus pada stabilisasi ekonomi dan politik.
Soekiman Wirjosandjojo	1951–1952	Mengusung kebijakan yang bersifat nasionalis-religius, namun jatuh karena dianggap pro-Amerika.
Wilopo	1952–1953	Menghadapi krisis ekonomi dan politik, serta menghadapi berbagai gejolak di daerah.
Ali Sastroamidjojo	1953–1955	Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika, namun kabinetnya jatuh karena krisis internal.
Burhanuddin Harahap	1955–1956	Berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955.
Ali Sastroamidjojo (II)	1956–1957	Dihadapkan pada berbagai pemberontakan di daerah dan krisis ekonomi.
Djuanda Kartawidjaja	1957–1959	Kabinet terakhir pada masa Demokrasi Parlementer sebelum beralih ke Demokrasi Terpimpin.
Soekarno	1959–1966	Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kembali memegang kekuasaan penuh sebagai perdana menteri.

     c.  Proses Pembangunan

Kategori	Keterangan	Contoh
Rencana Kasimo	Merupakan program ekonomi yang bertujuan meningkatkan produksi bahan makanan dan swasembada pangan. Dibuat oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat, I.J. Kasimo.	Peningkatan lahan sawah dan penanaman bibit unggul untuk mengatasi kekurangan pangan.
Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil	Bertujuan untuk membangun industri-industri kecil sebagai fondasi bagi industrialisasi di masa depan.	Pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, seperti industri tekstil.
Rencana Pembangunan Lima Tahun	Diusung oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1960). Program ini fokus pada investasi di sektor-sektor produktif. Namun, program ini tidak berjalan efektif karena ketidakstabilan politik.	Pembangunan pabrik-pabrik baru dan peningkatan produksi di sektor pertanian.
Rencana Pembangunan Semesta Berencana	Merupakan konsep pembangunan yang diusung pada masa Demokrasi Terpimpin, berorientasi pada ideologi politik dan pembangunan fisik monumental.	Pembangunan Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Tugu Monas sebagai simbol kebesaran bangsa.

3.   Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Baru ditandai dengan fokus yang kuat pada stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan ini berupaya melaksanakan pembangunan nasional secara terencana melalui serangkaian program, meskipun pada akhirnya diwarnai oleh sentralisasi kekuasaan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 a.  Profil Pemerintahan Orde Baru

Kategori	Keterangan
Bentuk Pemerintahan	Republik, dengan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif terpusat pada Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun.
Sistem Politik	Dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya bersifat otoriter. Terdapat penyederhanaan partai politik menjadi tiga kekuatan: Golkar, PPP, dan PDI. Militer (ABRI) memiliki peran ganda (Dwifungsi) di bidang pertahanan dan sosial politik.
Kondisi Ekonomi	Perekonomian stabil dan mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kebijakan ekonomi berorientasi pada pembangunan industri, pertanian (swasembada pangan), dan infrastruktur.
Ciri Khas	Stabilisasi politik, pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan, sentralisasi kekuasaan, dan pengawasan ketat terhadap masyarakat sipil.

b.  Daftar Wakil Presiden Masa Orde Baru

Nama Wakil Presiden	Masa Jabatan	Keterangan
Sri Sultan Hamengkubuwono IX	1973–1978	Menjabat sebagai Wakil Presiden pertama di era Orde Baru, mendampingi Presiden Soeharto pada masa awal pembangunan.
Adam Malik	1978–1983	Seorang diplomat senior dan mantan Menteri Luar Negeri, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam politik luar negeri Indonesia.
Umar Wirahadikusumah	1983–1988	Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Sudharmono	1988–1993	Berlatar belakang militer dan birokrat, menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sebelum menjadi Wakil Presiden.
Try Sutrisno	1993–1998	Mantan Panglima ABRI. Penunjukan Try Sutrisno menandai dukungan militer yang kuat terhadap rezim.
Bachrudin Jusuf Habibie	Maret–Mei 1998	Diangkat pada Maret 1998 dan menjadi Presiden menggantikan Soeharto pada Mei 1998. Menjadi Wakil Presiden dengan masa jabatan terpendek.

      c.  Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama

1)   Latar Belakang

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) adalah sebuah periode pembangunan nasional di Indonesia yang berlangsung selama 25 tahun, mulai dari tahun 1969 hingga 1994. Program ini dijalankan melalui lima tahap Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang berfokus pada pembangunan ekonomi untuk mencapai stabilitas sosial dan politik setelah masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Tujuannya adalah meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan selanjutnya, terutama dalam sektor pertanian dan industri.

 

2)   Pelaksanaan dan Hasil

PJPT I bertujuan mencapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pembangunan nasional. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian, dengan fokus pada swasembada pangan, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan industri yang mendukung sektor tersebut.

Berikut ringkasan setiap Pelita dalam format tabel untuk mempermudah pemahaman.

 

Pelita	Waktu Berlangsung	Tujuan Utama	Prioritas	Hasil & Keterangan
Pelita I	1969 - 1974	Mewujudkan stabilitas ekonomi dan politik.	Sektor pertanian (swasembada pangan).	Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Berhasil menekan inflasi yang sebelumnya sangat tinggi.
Pelita II	1974 - 1979	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata.	Pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah.	Program Keluarga Berencana (KB) mulai digalakkan. Peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan. Mulai munculnya industri tekstil dan garmen.
Pelita III	1979 - 1984	Menuju pemerataan pembangunan (Trilogi Pembangunan).	Pertanian menuju swasembada pangan, industri yang mendukung pertanian.	Pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Pembangunan industri kecil dan kerajinan tangan.
Pelita IV	1984 - 1989	Meningkatkan pembangunan industri untuk menopang sektor pertanian.	Industri padat karya dan industri permesinan.	Pembangunan pabrik pupuk dan semen. Peningkatan investasi asing. Mulai pembangunan infrastruktur komunikasi.
Pelita V	1989 - 1994	Peletakan landasan bagi pembangunan jangka panjang selanjutnya.	Pertanian sebagai landasan, industri sebagai tulang punggung ekonomi.	Peningkatan ekspor non-migas. Pembangunan kawasan industri dan pengembangan sektor pariwisata. Indonesia ditetapkan sebagai negara industri baru.

 

Proses PJPT I secara keseluruhan berhasil mencapai stabilitas ekonomi yang signifikan dan meletakkan dasar bagi industrialisasi. Meskipun demikian, program ini juga menuai kritik terkait ketimpangan pembangunan dan dominasi sektor swasta yang terafiliasi dengan pemerintah.

3)   Sektor Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994)

Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) adalah program pembangunan Indonesia yang berlangsung selama 25 tahun dan difokuskan pada peletakan fondasi ekonomi dan sosial. Berikut adalah rincian program-program kunci di berbagai sektor.

Sektor	Program Utama	Keterangan dan Contoh
Pertanian	Panca Usaha Tani	Program intensifikasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Contoh: Pemberian subsidi pupuk dan penggunaan bibit unggul melalui program Bimas (Bimbingan Massal).
Pendidikan	Inpres SD	Pembangunan ribuan gedung sekolah dasar di seluruh desa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Contoh: Pembangunan sekolah-sekolah dasar baru yang secara signifikan meningkatkan angka melek huruf.
Keluarga Berencana	Gerakan Keluarga Berencana Nasional	Program yang bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Contoh: Kampanye “Dua Anak Cukup” yang gencar dan pembentukan pos pelayanan KB di berbagai daerah.
Transmigrasi	Program Transmigrasi	Pemindahan penduduk dari daerah padat seperti Jawa dan Bali ke wilayah lain di luar Jawa. Contoh: Penempatan transmigran di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk pemerataan penduduk dan pembukaan lahan pertanian baru.

    d.   Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1994-2019)

Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) seharusnya melanjutkan keberhasilan PJPT I, dimulai dengan Pelita VI (1994-1998). Namun, pelaksanaannya tidak optimal.

1)   Tujuan Pelita VI

Aspek	Penjelasan dan Contoh
Tujuan Utama	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan membangun ekonomi yang berbasis industri dan jasa.
Keterangan	Peningkatan investasi pada pendidikan dan teknologi untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing global.
Contoh	Peningkatan anggaran pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan industri manufaktur.

 

2)   Penyebab Tidak Terwujud Secara Optimal

Aspek	Penjelasan dan Contoh
Krisis Moneter 1997-1998	Krisis keuangan yang melanda Asia menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok drastis. Contoh: Nilai tukar rupiah yang jatuh dari sekitar Rp2.400 menjadi lebih dari Rp16.000 per Dolar AS.
Gejolak Politik dan Sosial	Krisis ekonomi memicu ketidakstabilan politik dan kerusuhan massal yang berujung pada reformasi 1998 dan lengsernya Presiden Soeharto.
Ketergantungan dan KKN	Struktur ekonomi yang rapuh: Ketergantungan pada utang luar negeri dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) membuat Indonesia rentan terhadap guncangan.

 4.   Krisis Ekonomi 1998

 

Krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah bangsa, yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru dan reformasi politik besar-besaran. Meskipun dipicu oleh krisis keuangan di Asia, kondisi internal Indonesia mempercepat dan memperparah dampaknya.

 

a.  Latar Belakang

 

Latar Belakang Krisis Ekonomi 1998	Keterangan	Contoh
Krisis Keuangan Asia	Krisis ini berawal dari Thailand pada pertengahan 1997 dan menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Penurunan nilai mata uang Baht secara drastis menyebabkan kepanikan investor.	Penurunan nilai Baht Thailand yang memicu penarikan modal asing secara besar-besaran dari kawasan Asia.
Ketergantungan pada Utang Luar Negeri	Indonesia memiliki tingkat utang luar negeri yang sangat tinggi, terutama utang swasta. Nilai utang ini dalam Rupiah membengkak ketika mata uang Rupiah melemah.	Banyak perusahaan swasta di Indonesia yang meminjam dana dalam Dolar AS, namun pendapatannya dalam Rupiah. Ketika Rupiah anjlok, beban utang mereka melonjak drastis.
Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Sistem ekonomi Orde Baru yang berpusat pada KKN menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan struktural. Hal ini melemahkan fondasi ekonomi dan membuat sektor perbankan rentan.	Banyak proyek besar dan perusahaan BUMN diberikan kepada kroni atau keluarga Soeharto tanpa melalui prosedur tender yang transparan, seperti bisnis mobil nasional Timor.
Sistem Perbankan yang Rapuh	Sektor perbankan Indonesia memiliki banyak kredit macet dan pengelolaan yang buruk. Banyak bank bermasalah karena pemberian pinjaman kepada pihak terkait tanpa analisis risiko yang memadai.	Beberapa bank swasta memberikan pinjaman besar kepada perusahaan milik keluarga atau kroni pemilik bank, yang akhirnya menjadi kredit macet saat krisis datang.

b.  Penyebab Krisis Ekonomi 1998

Penyebab Krisis Ekonomi 1998	Keterangan	Contoh
Spekulasi Mata Uang Rupiah	Kepanikan investor membuat mereka menjual Rupiah secara besar-besaran dan menukarnya dengan Dolar AS. Tindakan ini membuat nilai Rupiah anjlok tak terkendali.	Nilai tukar Rupiah dari sekitar Rp 2.400 per Dolar AS pada Juli 1997 menjadi sekitar Rp 16.000 per Dolar AS pada Januari 1998.
Kebijakan Moneter yang Tidak Efektif	Bank Indonesia (BI) sempat menaikkan suku bunga untuk menarik modal kembali, namun hal ini tidak efektif dan justru memberatkan sektor riil, memperlambat pertumbuhan ekonomi.	Kenaikan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang terlalu tinggi, yang menyebabkan banyak perusahaan kesulitan membayar pinjaman dan akhirnya bangkrut.
Keterbatasan Cadangan Devisa	Cadangan devisa yang terbatas membuat BI tidak mampu menahan laju penurunan Rupiah. Intervensi pasar valuta asing yang dilakukan BI tidak mampu mengatasi tekanan masif.	Pemerintah Indonesia meminta bantuan pinjaman dari IMF untuk menambah cadangan devisa dan menstabilkan nilai Rupiah.
Kegagalan Sektor Perbankan	Banyak bank yang gagal memenuhi kewajiban likuiditasnya karena penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (rush) dan kredit macet yang menumpuk.	Pemerintah terpaksa mengambil alih 16 bank pada September 1997 melalui kebijakan Bank Beku Operasi (BBO) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

 c. Akibat Krisis Ekonomi 1998 

Akibat Krisis Ekonomi 1998	Keterangan	Contoh
Kejatuhan Sektor Perbankan	Banyak bank mengalami kebangkrutan karena kredit macet dan penarikan dana massal oleh nasabah, yang mengakibatkan pemerintah harus menalangi kerugian dalam jumlah besar.	Bank Bali dan Bank Central Asia (BCA) mengalami kesulitan likuiditas yang parah hingga harus diambil alih oleh pemerintah.
Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Rupiah yang anjlok menyebabkan harga barang-barang impor, seperti bahan pangan dan obat-obatan, melonjak drastis, menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan.	Harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula naik berkali-kali lipat, yang memicu kelangkaan dan keresahan sosial.
Peningkatan Angka Pengangguran	Banyak perusahaan yang tutup atau mengurangi jumlah karyawan karena kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan lonjakan drastis pada angka pengangguran.	Pabrik-pabrik tekstil dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan baku impor terpaksa menghentikan operasinya, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal.
Tumbangnya Rezim Orde Baru	Krisis ekonomi memicu krisis politik dan sosial yang puncaknya adalah demonstrasi besar-besaran. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut reformasi total, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto.	Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 menjadi katalis utama yang mempercepat jatuhnya kekuasaan Soeharto.

 d.  Dampak Krisis Ekonomi 1998 

Dampak Krisis Ekonomi 1998	Keterangan	Contoh
Reformasi Politik	Krisis ini membuka jalan bagi era reformasi, yang ditandai dengan perubahan fundamental dalam sistem politik, termasuk amandemen UUD 1945, pemilu demokratis, dan kebebasan pers.	Pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh banyak partai politik, menandai berakhirnya dominasi politik Golkar.
Perubahan Struktur Ekonomi	Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk restrukturisasi ekonomi, seperti privatisasi BUMN dan perbaikan regulasi perbankan.	Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan kembali perbankan dan menjual aset-aset bank yang diambil alih.
Perkembangan Gerakan Sosial dan Sipil	Masyarakat menjadi lebih kritis dan berani menyuarakan pendapat. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan media massa berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.	Munculnya LSM-LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) yang aktif mengadvokasi pemberantasan korupsi.
Peningkatan Ketimpangan Sosial	Meskipun berdampak positif pada reformasi, krisis ini juga memperdalam jurang antara yang kaya dan miskin, terutama di daerah perkotaan, karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.	Banyak keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu lagi membeli kebutuhan pokok karena inflasi yang sangat tinggi, sementara sebagian kecil kelompok tetap terlindungi dari dampak krisis.

5.   Analisis Pengaruh Krisis Terhadap Pembangunan di Indonesia

Krisis moneter dan keuangan tahun 1998 di Indonesia berdampak besar pada berbagai aspek pembangunan, menghentikan kemajuan yang telah dicapai dan memicu reformasi fundamental.

Sektor Pembangunan	Keterangan	Contoh
Krisis Moneter & Keuangan	Krisis ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, yang menyebabkan kegagalan sistem perbankan dan kebangkrutan banyak perusahaan.	Nilai tukar Rupiah anjlok dari sekitar Rp 2.400 menjadi Rp 16.000 per dolar AS pada awal tahun 1998.
Gejolak Politik & Sosial	Krisis ekonomi memicu ketidakpuasan publik terhadap rezim Orde Baru. Tuntutan reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto memuncak dalam demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan.	Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 menjadi katalis utama yang mempercepat jatuhnya Presiden Soeharto.
Terhentinya PJP II & Pelita VII	Krisis secara efektif menghentikan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VII. Proyek-proyek strategis dihentikan karena pemerintah tidak memiliki dana.	Proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi besar terpaksa ditunda atau dibatalkan, menyebabkan stagnasi ekonomi dan menghambat target pembangunan.
Pembangunan Ekonomi	Krisis menyebabkan kontraksi ekonomi yang parah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada era Orde Baru runtuh, menyebabkan inflasi tinggi dan banyak perusahaan yang tutup.	PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1% pada tahun 1998, yang merupakan penurunan terbesar dalam sejarah.
Pembangunan Sosial	Krisis ekonomi menyebabkan penurunan drastis dalam kualitas hidup masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam, memicu keresahan dan ketidakstabilan sosial.	Banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sementara harga bahan pokok naik berkali-kali lipat, membuat daya beli masyarakat menurun drastis.
Pembangunan Politik	Krisis menjadi katalis utama runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Tuntutan reformasi politik dari masyarakat menjadi sangat kuat, yang akhirnya membuka jalan bagi era demokrasi.	Gelombang demonstrasi besar-besaran, terutama oleh mahasiswa, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis pada tahun 1999.
Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur mengalami stagnasi karena pemerintah menghadapi krisis utang dan anggaran yang terbatas. Banyak proyek besar dihentikan atau ditunda, memperlebar kesenjangan infrastruktur.	Proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang sedang berjalan terpaksa dihentikan karena sulitnya mendapatkan pendanaan dan tingginya biaya akibat anjloknya nilai Rupiah.

 

---------  selamat belajar  ---------