IPS 8 Tema 3C

 

IPS 8 Tema 3C

Pemerataan Pembangunan

(Penyusun : Amir Alamsyah, S.Pd._SMP Negeri 1 Bandungan)

 

1.   Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi

Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi merupakan dua konsep yang sangat berkaitan. Kondisi geografis adalah ciri fisik suatu wilayah, seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam. Sementara itu, pemerataan ekonomi adalah upaya untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan sumber daya secara adil ke seluruh wilayah dan masyarakat.

a.   Aspek-Aspek Keterkaitan

Aspek-aspek berikut menjelaskan bagaimana kondisi geografis memengaruhi pemerataan ekonomi.

Aspek Kondisi Geografis	Keterangan
Aksesibilitas & Infrastruktur	Topografi sulit (pegunungan atau kepulauan terpencil) meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur. Ini menghambat pergerakan barang, jasa, dan manusia, membatasi akses ke peluang ekonomi.
Ketersediaan Sumber Daya Alam	Sumber daya tidak tersebar merata. Daerah kaya sumber daya punya potensi ekonomi lebih besar. Namun, jika pemanfaatannya tidak adil, bisa memperlebar kesenjangan dengan daerah yang miskin sumber daya.
Letak Strategis	Wilayah di jalur perdagangan internasional memiliki keuntungan ekonomi. Sebaliknya, wilayah yang terisolasi kesulitan menarik investasi dan berkembang.
Kerentanan Bencana Alam	Kondisi geografis tertentu membuat suatu wilayah rentan bencana. Bencana merusak infrastruktur, menghentikan aktivitas ekonomi, dan menghambat upaya pemerataan.

    b.   Contoh Kasus di Indonesia

Berikut contoh nyata dari dampak kondisi geografis terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia.

Contoh Kasus	Keterangan
Ketimpangan antara Jawa & Papua	Jawa, dengan topografi relatif datar, telah menjadi pusat ekonomi dan industri. Sebaliknya, Papua memiliki topografi pegunungan dan hutan lebat yang membuat pembangunan infrastruktur sangat mahal dan sulit.
Dampaknya	Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, biaya logistik yang tinggi dan isolasi geografis menghambat investasi dan pembangunan. Ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan.

 2.   Strategi Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia dalam Visi Indonesia 2045

Strategi pemerataan pembangunan wilayah dalam visi Indonesia 2045 bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memaksimalkan potensi unik setiap wilayah. Berikut adalah arah pengembangan untuk setiap wilayah utama.

a.  Wilayah Papua

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Kesenjangan infrastruktur, keterbatasan akses, dan masalah sosial-ekonomi.
Arah Pengembangan	Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan), hilirisasi industri pertambangan, dan pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya.
Contoh	Pembangunan jalan Trans-Papua untuk menghubungkan daerah-daerah terisolasi dan pengembangan industri pengolahan mineral nikel dan bauksit.

     b. Wilayah Maluku

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Potensi maritim yang belum optimal, konektivitas antarpulau, dan keterbatasan industri pengolahan.
Arah Pengembangan	Pengembangan sektor perikanan dan kelautan terpadu, peningkatan konektivitas laut, dan pembangunan industri pengolahan hasil laut.
Contoh	Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Morotai dan pengembangan industri perikanan tuna.

    c.  Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Ketergantungan pada sektor pariwisata dan tantangan keberlanjutan lingkungan.
Arah Pengembangan	Pengembangan pariwisata berkualitas, diversifikasi ekonomi ke sektor lain (misalnya, ekonomi kreatif), dan pembangunan energi terbarukan.
Contoh	Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sumba.

     d. Wilayah Sulawesi

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Potensi sumber daya nikel dan pertanian yang belum terintegrasi.
Arah Pengembangan	Hilirisasi industri nikel, pengembangan klaster industri pengolahan, dan penguatan sektor pertanian modern.
Contoh	Pembangunan smelter nikel di Morowali dan pengembangan kawasan industri pengolahan kakao.

     e.  Wilayah Kalimantan

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Ketergantungan pada komoditas pertambangan dan perkebunan, serta masalah degradasi lingkungan.
Arah Pengembangan	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), diversifikasi ekonomi, dan pembangunan industri hijau.
Contoh	Pembangunan infrastruktur dasar IKN, pengembangan industri pengolahan sawit berkelanjutan, dan restorasi lahan gambut.

 

f.  Wilayah Jawa

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Kepadatan penduduk, urbanisasi, dan tantangan infrastruktur perkotaan.
Arah Pengembangan	Pembangunan infrastruktur perkotaan terpadu (transportasi massal), pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, dan pengembangan kota pintar.
Contoh	Pembangunan moda raya terpadu (MRT) dan pengembangan kawasan industri 4.0 di Jawa Barat.

g.  Wilayah Sumatra

Aspek Pengembangan	Keterangan
Isu Utama	Potensi komoditas pertanian dan perkebunan yang belum optimal, dan tantangan konektivitas.
Arah Pengembangan	Pengembangan industri hilir CPO, penguatan sektor pertanian, dan pembangunan infrastruktur tol Trans-Sumatra.
Contoh	Pembangunan pabrik pengolahan CPO dan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai untuk memperlancar distribusi barang.

 3.  Tiga Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi adalah landasan utama untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Pilar-pilar ini berfokus pada distribusi sumber daya, peluang, dan kapabilitas secara adil.

Pilar Kebijakan	Keterangan	Contoh
Pilar 1 Kebijakan Pemerataan Lahan	Bertujuan untuk mendistribusikan dan mereformasi kepemilikan lahan secara adil. Kebijakan ini memastikan masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat, memiliki akses dan hak legal atas lahan, yang merupakan aset produktif utama. Ini juga mencegah penumpukan lahan oleh segelintir orang atau perusahaan.	Reforma Agraria: Pemerintah memberikan sertifikat hak atas tanah kepada petani melalui program redistribusi lahan. Contohnya, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Indonesia.
Pilar 2 Kebijakan Pemerataan Kesempatan	Berfokus pada penciptaan peluang yang setara bagi semua individu dan kelompok masyarakat. Ini mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan hambatan struktural yang menghalangi mobilitas sosial-ekonomi.	Program Bantuan Modal Usaha: Pemerintah memberikan pinjaman lunak atau subsidi bunga melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengusaha kecil dan mikro agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya.
Pilar 3 Kebijakan Pemerataan Kapasitas SDM	Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil atau tertinggal. Kebijakan ini mencakup investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.	Program Pelatihan Vokasi: Pemerintah menyediakan pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) dan sertifikasi kompetensi untuk angkatan kerja muda, sehingga mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

 

4.   Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat

a.   Lembaga Keuangan Bank (LKB)

1)   Pengertian, Asas, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip LKB

Aspek	Keterangan
Pengertian	Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Asas	Berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas ini menekankan bahwa kegiatan perbankan harus dijalankan dengan profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan tetap menjaga kestabilan sistem keuangan.
Fungsi	a)     Penghimpun Dana: Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito). b)     Penyalur Kredit: Menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. c)     Jasa Keuangan Lain: Menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, kliring, inkaso, dan penerbitan letter of credit (L/C).
Tujuan	Memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.
Prinsip Kegiatan	a)     Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle): Beroperasi dengan hati-hati untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kestabilan bank. b)     Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle): Menjalankan kegiatan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. c)     Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality Principle): Wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. d)     Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC): Wajib mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah untuk mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang.

         2)   Jenis Bank di Indonesia

Berikut adalah jenis bank di Indonesia, yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan prinsip kegiatannya

               a)   Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

 

Jenis Bank	Keterangan	Contoh
Bank Sentral	Memiliki peran sebagai bankir dari pemerintah dan bank-bank lain, serta mengendalikan kebijakan moneter negara. Bank Sentral tidak melayani transaksi perbankan untuk masyarakat umum.	Bank Indonesia (BI)
Bank Umum	Menjalankan seluruh kegiatan perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank umum juga menyediakan layanan pembayaran dan valuta asing.	Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan kredit. Berbeda dengan bank umum, BPR dilarang mengeluarkan layanan giro, kliring, dan valas.	BPR Artha Karyatama, BPR Eka Bumi Artha

 

b)  Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

 

Jenis Bank	Keterangan	Contoh
Bank Milik Pemerintah	Seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Bertujuan mendukung program pembangunan nasional.	Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	Dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah setempat. Fokusnya adalah untuk memajukan perekonomian di daerahnya.	Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng
Bank Swasta Nasional	Seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak swasta warga negara Indonesia.	Bank Central Asia (BCA), Bank Mega
Bank Asing	Bank yang merupakan cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri.	Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank
Bank Campuran	Kepemilikannya merupakan gabungan antara pihak swasta nasional dan pihak swasta asing.	Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP

 

c)  Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan 

Jenis Bank	Keterangan	Contoh
Bank Konvensional	Beroperasi berdasarkan prinsip perbankan pada umumnya dengan memberlakukan sistem bunga dalam transaksi pinjaman dan simpanan.	Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA)
Bank Syariah	Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindarkan riba (bunga) dan mengutamakan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) dalam kegiatannya.	Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat

 

3)   Produk Bank

Bank memiliki beragam produk yang diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: produk kredit pasif (menghimpun dana) dan produk kredit aktif (menyalurkan dana).

  

a)     Produk Kredit Pasif (Menghimpun Dana)

 

Jenis Produk	Keterangan	Contoh
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lain. Giro umumnya digunakan oleh pelaku bisnis dan perusahaan untuk kelancaran transaksi.	Giro Perusahaan, Giro Perorangan
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Deposito menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan sebagai imbalan atas penahanan dana.	Deposito Berjangka, Deposito On Call
Tabungan	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai syarat yang ditetapkan oleh bank, namun tidak dapat menggunakan cek atau bilyet giro. Ini adalah produk simpanan yang paling umum di masyarakat.	TabunganKu, Tabungan Rencana, Tabungan Haji

 

b)  Produk Kredit Aktif (Menyalurkan Dana)

 

Jenis Produk	Keterangan	Contoh
Kredit Investasi	Kredit jangka panjang yang digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek baru, seperti pembelian mesin, renovasi pabrik, atau pendirian bangunan.	Kredit untuk pembangunan pabrik baru atau pembelian armada truk oleh perusahaan logistik.
Kredit Modal Kerja	Kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau persediaan barang.	Kredit untuk membeli persediaan barang dagangan di toko retail atau pembayaran upah pekerja proyek konstruksi.
Kredit Konsumtif	Kredit yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bukan untuk tujuan bisnis.	Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk membeli mobil, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membeli rumah.
Kredit Profesi	Kredit yang ditujukan khusus untuk para profesional, seperti dokter, notaris, atau pengacara, untuk mendanai kebutuhan praktik mereka.	Kredit untuk membeli peralatan medis di klinik atau untuk membuka kantor notaris.
Kredit Multiguna	Kredit yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi atau konsumtif dengan jaminan aset, seperti sertifikat rumah atau kendaraan.	Kredit dengan jaminan BPKB kendaraan untuk biaya renovasi rumah, pendidikan anak, atau pernikahan.
Surat Berharga	Bank membeli surat pengakuan utang, wesel, obligasi, atau saham untuk mendapatkan keuntungan. Bank juga dapat mengeluarkan surat berharga untuk menarik dana.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi Pemerintah (SBN).

 

4)   Manfaat Bank

Bank menyediakan berbagai manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas. Manfaat ini dapat dikategorikan menjadi manfaat utama bagi masyarakat dan manfaat dalam lingkup perekonomian.

 

a)   Manfaat Utama Bagi Masyarakat

 

Manfaat	Keterangan	Contoh
Sebagai Tempat Transaksi yang Aman	Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dari risiko pencurian atau kehilangan, serta memfasilitasi transaksi pembayaran secara digital atau non-tunai.	Nasabah dapat menyimpan uang di rekening tabungan dan melakukan pembayaran tagihan listrik atau belanja online melalui aplikasi mobile banking, sehingga mengurangi risiko membawa uang tunai.
Memfasilitasi Kredit atau Pembiayaan	Bank menyediakan pinjaman dana untuk berbagai kebutuhan, baik untuk konsumsi pribadi, pengembangan bisnis, maupun investasi. Hal ini membantu masyarakat mewujudkan tujuan keuangan yang mungkin sulit dicapai hanya dengan tabungan pribadi.	Seorang individu mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membeli rumah atau seorang pengusaha mengajukan Kredit Modal Kerja untuk mengembangkan usahanya.
Alat Investasi	Selain tabungan biasa, bank menawarkan berbagai produk investasi yang dapat membantu nasabah menumbuhkan aset mereka.	Nasabah dapat membeli produk deposito berjangka untuk mendapatkan bunga tetap, atau membeli reksa dana dan obligasi melalui bank.
Menyediakan Jasa Keuangan Lain	Bank menyediakan berbagai layanan yang mempermudah aktivitas keuangan sehari-hari, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan valuta asing.	Menggunakan layanan transfer antarbank untuk mengirim uang ke keluarga di kota lain atau menukar mata uang asing sebelum bepergian ke luar negeri.

 

b)  Manfaat Bagi Perekonomian Secara Keseluruhan

 

Manfaat	Keterangan	Contoh
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menggerakkan roda perekonomian. Bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat (tabungan) ke sektor-sektor produktif (perusahaan) dalam bentuk kredit.	Bank memberikan pinjaman kepada perusahaan manufaktur untuk membangun pabrik baru, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi nasional.
Menjaga Stabilitas Moneter	Melalui koordinasi dengan Bank Sentral, bank komersial membantu menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang. Bank menerapkan kebijakan moneter, seperti suku bunga, untuk mengendalikan inflasi.	Ketika inflasi tinggi, bank dapat menaikkan suku bunga pinjaman untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat.
Pemerataan Pembangunan	Dengan menyediakan akses perbankan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, bank membantu mendistribusikan modal dan memfasilitasi kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang.	Pembukaan cabang bank di pedesaan memungkinkan petani mendapatkan pinjaman untuk membeli alat pertanian modern, meningkatkan produktivitas dan pendapatan di daerah tersebut.
Mempercepat Arus Lalu Lintas Uang	Bank menyediakan sistem pembayaran yang efisien dan aman, seperti kliring dan transfer dana, yang mempercepat transaksi ekonomi.	Pengusaha dapat menerima pembayaran dari pelanggan di kota yang berbeda secara instan melalui sistem pembayaran digital bank.

 

b.   LKBB: Pengertian, Fungsi, Peran, dan Pengawasan

1)   Pengertian, Fungsi, Peran, dan Pengawasan LKBB

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk surat berharga, bukan simpanan, dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi atau kegiatan produktif lainnya. LKBB berperan sebagai perantara keuangan yang penting di luar sistem perbankan. 

Aspek	Keterangan dan Contoh
Pengertian	Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat (non-simpanan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Contoh: perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pegadaian.
Fungsi Utama	Sebagai fasilitator pembiayaan dan investasi. LKBB membantu mengalirkan dana dari pihak yang surplus (investor) ke pihak yang membutuhkan dana (debitur) dengan menyediakan produk keuangan yang spesifik.
Peran Ekonomi	Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi dana jangka panjang, memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil, dan mendiversifikasi sumber-sumber modal di luar perbankan tradisional.
Pengawasan	Berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

 

2)   Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Jenis LKBB	Keterangan	Manfaat	Contoh
Koperasi Simpan Pinjam	Lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi.	Menghimpun dana dari dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur Jaya
Dana Pensiun	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun.	Memberikan jaminan hari tua bagi peserta.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Mandiri
Perusahaan Asuransi	Perusahaan yang memberikan ganti rugi atas risiko kerugian.	Memberikan perlindungan finansial dari risiko tak terduga.	PT Prudential Indonesia
Lembaga Pembiayaan	Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan.	Menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti sewa guna usaha (leasing).	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Pasar Modal	Pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang (saham, obligasi).	Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat.	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga keuangan yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.	Menyediakan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil.	Bank Wakaf Mikro (BWM)
Pegadaian	Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak.	Memberikan pinjaman cepat dengan proses yang mudah.	PT Pegadaian (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	Lembaga yang menyediakan pembiayaan ekspor.	Mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

 

3)   Manfaat LKBB

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan tetapi tidak memiliki wewenang untuk menerima simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito dari masyarakat..

Manfaat	Keterangan	Contoh
Mendorong Investasi	LKBB menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek jangka panjang dan besar yang mungkin tidak dapat didanai oleh bank umum. Ini membantu menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.	Perusahaan pembiayaan infrastruktur memberikan kredit untuk pembangunan jalan tol atau pembangkit listrik.
Mengelola Risiko	LKBB, seperti perusahaan asuransi, menyediakan produk untuk mengelola risiko finansial tak terduga yang dapat terjadi pada individu atau perusahaan.	Seseorang membeli asuransi kesehatan untuk melindungi diri dari biaya pengobatan yang mahal atau sebuah perusahaan membeli asuransi kebakaran untuk pabriknya.
Meningkatkan Inklusi Keuangan	LKBB menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro di pedesaan.	Koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro memberikan pinjaman kecil kepada petani atau pedagang kaki lima yang tidak memenuhi syarat untuk kredit bank.
Memberikan Pilihan Produk Keuangan	LKBB menawarkan berbagai produk keuangan yang spesifik dan beragam, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi, meminjam, atau mengelola dana mereka.	Seorang individu memilih berinvestasi di reksa dana melalui perusahaan manajer investasi daripada hanya menabung di bank, atau mengajukan pinjaman dengan jaminan barang di pegadaian untuk kebutuhan mendesak.

 ---------  Selamat Belajar  ---------