IPS K.9 BAB 5. PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Mata Pelajaran                  :  Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas / Semester               :  IX (Sembilan)  / 1 (Satu)

Tahun Pelajaran                 :  2018 / 2019

Standar Kompetensi          :  2.    Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan

Kompetensi Dasar             :  2.2. Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan.

 Penyusun                         :        AMIR ALAMSYAH, S.Pd

BAB 5

PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA

PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN (1950 – 1965)

A.  Faktor yang Memengaruhi Proses Republik Indonesia Kembali sebagai Negara Kesatuan

1.    Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, maka :

a.   bentuk negara Indonesia adalah negara serikat atau federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS)

b.   Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang Undang Dasar RIS.

2.   Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) :

a.    Ada 7 negara bagian RIS yaitu Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia (RI).

b.    Ada 9 daerah otonom yaitu Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

3.   Negara-negara bagian merupakan daerah-daerah otonom yang menjadi negara boneka (tidak dapat bergerak sendiri) ciptaan Belanda, sehingga dapat dikendalikan Belanda dengan tujuan untuk mengalahkan Republik Indonesia yang ada di dalamnya.

PETA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

3.  Hasil KMB diterima Pemerintah Republik Indonesia hanya setengah hati, buktinya muncul perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa yang saling berseberangan yaitu :

a.   kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia

b.   kelompok pendukung Negara Federal-RIS.

4.  Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah :

a.   konstitusi yang digunakan bukan UUD 1945, tetapi Konstitusi RIS tahun 1949.

b.  dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno dan perdana menteri  dijabat oleh Drs. Mohammad Hatta.

c.   dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden.

5.  Pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS :

a.   RIS merupakan strategi Belanda memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Indonesia.

b.   sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS.

6.  Faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI yaitu :

a.   bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

b.   pembentukan negara RIS tidak sesuai kehendak rakyat.

c. bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.

d.   berbagai masalah berupa kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS.

7.  Beberapa tahap dan proses kembalinya negara RIS ke NKRI yaitu :

a.   Negara Pasundan tanggal 11Maret 1950 bergabung ke RI.

b. Tanggal 22 April 1950 tinggal Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur.

c.   Tanggal 14 Agustus 1950 Senat dan DPR mengesahkan UUDS 1950.

d.   Tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno membacakan Piagam Persetujuan Kembali ke NKRI.

e.   Tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS berakhir dan terbentuk NKRI.

8.  Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI, sehingga peristiwa ini menandai berakhirnya bentuk RIS dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

9.  Undang Undang Dasar (UUD) yang pernah berlaku di Indonesia yaitu :

a.   UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

b.   Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

c.   UUDS 1950 (17 Agustus 1950 -  5 Juli 1959)

d.   UUD 1945 (5 Juli 1959 - sekarang), dan mengalami 4 kali amandemen.

B.  Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

1. Sejak memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, sebabnya adalah :

a.  bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan akibat ketentuan-ketentuan dalam Konferensi Meja Bundar

b.   situasi politik yang belum stabil

c.    perusahaan swasta besar dan bank pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Belanda.

2. Pasca pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sangat kompleks yaitu :

 a.   belum terwujud kemerdekaan ekonomi, karena masih dikuasai bangsa asing

 b.  perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak, sehingga mengakibatkan kemacetan bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.

 c.   jumlah penduduk meningkat cukup tajam dan tingkat kehidupan yang rendah

 d.   hutang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi

e.  perdagangan internasional mengalami defisit karena Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan.

f.     kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional

g.    rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat dengan Belanda

h.  terjadi disinvestasi yang tajam pada tahun 1960-an, akibatnya jumlah produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

4.   Cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi pasca pengakuan kedaulatan :

a.   Kabinet Sukiman (1951–195) menjalankan kebijakan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, sehingga nasionalisasi diartikan sebagai tindakan menjadikan sesuatu kekayaan milik asing menjadi milik negara.

b.  Sejak tahun 1950 bangsa Indonesia meninggalkan sistem perekonomian kolonial dan mengganti dengan sistem ekonomi nasional, dipelopori Drs. Moh. Hatta yang menyatakan bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus dibangun bangsa Indonesia sendiri dengan asas gotong royong.

c.  Pemikiran menyusun perekonomian nasional dilanjutkan oleh Dr. Sumitro  jojohadikusumo, yang menyatakan bahwa dalam alam kemerdekaan perlu diadakan kelas pengusaha melalui Gerakan Benteng.

5.   Gerakan Benteng :

a.   adalah kebijakan melindungi pengusaha-pengusaha pribumi karena desakan pengusaha kuat bermodal besar dari golongan nonpribumi.

b.   para pengusaha pribumi mendapat lisensi (semacam hak istimewa) dalam dunia bisnis, sehingga dalam waktu 3 tahun (1950–1953) telah ada 700 pengusaha yang memperoleh kesempatan itu.

c.   setelah berjalan beberapa tahun, Gerakan Benteng belum memberikan hasil yang diharapkan, sebab :

1)   kaum pribumi tidak banyak memiliki pengalaman bisnis

2)   para pemegang lisensi banyak menjual lisensi yang diperolehnya kepada pengusaha asing terutama Cina.

6.    Pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan usaha perdagangan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa, tujuannya untuk merangsang ekspor. Sejak diadakannya kebijakan ekonomi oleh pemerintah, perekonomian di Indonesia semakin memburuk.

7.   Memburuknya perekonomian di Indonesia disebabkan pada tahun 1950 sebabnya :

a.  penerimaan pemerintah semakin berkurang karena volume perdagangan internasional menurun.

b.  sebagai negara sedang berkembang, Indonesia tidak memiliki barang-barang ekspor lainnya, kecuali hasil perkebunan.

c.  pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik dalam negeri.

d.  pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk peningkatan pendapatan nasional.

e.  adanya kelemahan pemerintah, yaitu politik keuangan nasional tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda.

C.  Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955

1.   Kondisi politik di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 tidak stabil, karena :

a.   munculnya banyak partai politik (multipartai)

b.   sering terjadi pergantian kabinet/pemerintahan

c.   ada pertentangan antara para politisi dengan TNI Angkatan Darat.

2.    Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia menganut sistem demokrasi Demokrasi Liberal dengan Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberi ruang yang seluas-luasnya, sehingga dari tahun 1950-1959 terdapat 7 kabinet yang memerintah.

3.     Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, di Indonesia muncul banyak partai politik, antara lain yaitu  PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSII, Partindo, Parkindo, dan Partai Katolik.

4.   Sistem Demokrasi liberal di Indonesia :

a.   pengertiannya adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara di Indonesia.

b.   berlangsung di Indonesia tahun 1950 – 1959 terjadi perubahan kabinet sebanyak 7 kali.

c.   ditandai dengan banyak partai politik yang ternyata tidak menguntungkan bangsa Indonesia, karena sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan dalam waktu singkat.

d.   akibatnya :

1)   kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terganggu, karena masing-masing partai hanya mencari kemenangan, popularitas partai, dan pendukungnnya.

2)   terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia, karena sistem multi partai menimbulkan persaingan antargolongan yang menjurus kearah pertentangan golongan.

3)   progam kabinet dalam pemerintahan sulit berjalan karena umurnya sangat singkat.

5.   Ketidakstabilan politik diketahui dari jatuh bangunnya kabinet, karena masing-masing partai politik tidak saling percaya, buktinya sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu relatif singkat yaitu :

a.   Kabinet Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951)

b.   Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

c.   Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

d.   Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

e.   Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

f.    Kabinet Ali Sastroamijoyo II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

g.   Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959).

No	Nama Kabinet	Partai Pendukung	Program Kabinet	Sebab kejatuhan
a.	Kabinet Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951)	Partai Masyumi	1)   kemajuan sektor usaha kecil. 2)   meningkatnya perlindungan terhadap kaum buruh. 3)   perluasan pendidikan yang ditandai dengan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.	1)   pengaturan daerah yang dianggap hanya menguntungkan Masyumi, sehingga adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. 2)   seringnya mengeluarkan Undang -Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. 3)   kondisi dalam negeri mengalami keterpurukan berupa muncul gangguan keamanan dalam negeri, hubungan sipil – militer kurang baik, korupsi meluas, dan ketimpangan sosial melebar. 4)   kebijakannya yang dianggap lunak dalam menjalankan politik perjuangan masalah Irian Barat.
b.	Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)	Masyumi dan PNI	1)   kemajuan sektor usaha kecil. 2)   meningkatnya perlindungan terhadap kaum buruh. 3)   perluasan pendidikan yang ditandai dengan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.	1)   kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Blok Barat, berupa penandatanganan Mutual Security Act (MSA) tanggal 15 Januari 1952  yang berisi kerja sama keamananan danAmerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer. 2)   dianggap tidak tegas dalam menghadapi gangguan keamanan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. 3)   perjuangan pembebasan Irian Barat yang dianggap tidak ada Kemajuan.
c.	Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)	PNI, Masyumi, dan PSI	1)   mempersiapkan pemilihan umum. 2)   meningkatkan kemakmuran rakyat. 3)   meningkatkan keamanan. 4)   menyelesaikan masalah irian barat 5)   melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.	1)   adanya peristiwa 17 Oktober yaitu tuntutan rakyat yang didukung Angkatan Darat dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti parlemen baru 2)   Adanya peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat mengakibatkan beberapa petani tewas
d.	Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)	PNI dan Nahdlatul Ulama (NU)	1)   menyelesaikan masalah Irian Barat. 2)   meningkatkan keamanan dalam negeri terutama menghadapi gerakan DI/TII. 3)   mempersiapkan dan membentuk panitia pemilu. 4)   menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (18-24 April 1955)	1)   adanya persoalan dalam TNI AD sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. 2)   keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi mengakibatkan kepercayaan rakyat merosot.
e.	Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)	Masyumi	pelaksanaan pemilu I tahun 1955 (berjalan lancar dan sukses)	1)   ketidaksediaan presiden menandatangani UU Pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 2)   terjadi mutasi di beberapa kementerian tidak banyak mendapat dukungan, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
f.	Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)	PNI, Masyumi, dan NU	1)   Merencanakan dan melaksanakan Pemba-ngunan Lima Tahun. 2)   Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. 3)   Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.	1)   muncul semangat anti Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. 2)   Adanya kekacauan di beberapa daerah yang berupa pembentukan dewan militer di Sumatra dan Sulawesi. 3)   Mundurnya sejumlah menteri dalam kabinet menjadikan kabinet ini jatuh.
g.	Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)	Kabinet Djuanda disebut zaken kabinet karena terdiri dari orang-orang yang pakar di bidangnya.	Program kerja Kabinet Juanda meliputi 5 pasal ( Pancakarya)  yaitu : a. membentuk dewan nasional. b. normalisasi keadaan Republik Indonesia. c. melancarkan pelaksa-naan pembatalan KMB d. menyelesaikan masalah Irian Barat dan. e. menggiatkan pemba-ngunan.	1)   menghadapi pemberontakan dari berbagai dewan daerah, 2)   semasa Kabinet Juanda juga terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno yang dikenal dengan Peristiwa Cikini. (Peristiwa ini terjadi pada saat Presiden Sukarnomengadakan kunjungan ke Perguruan Cikini di Jakarta pada tanggal 30 November 1957). 3)   Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

6.   Akibat pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu relatif singkat yaitu :

a.    terjadi ketidakpuasan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat, karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet

b.   daerah kurang mendapat perhatian, karena  tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak dikabulkan

c.    terjadi kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat, sehingga dapat muncul gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

d.   gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat yang terwujud dalam pemberontakan, misalnya PRRI atau Permesta.

7.    Ketidakstabilan politik dalam negeri sangat mengganggu kehidupan bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga pada masa pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kondisi politik yang stabil dan mantap mutlak diperlukan.

8.  Dampak atau akibat sistem multipartai yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dalam kehidupan politik di Indonesia :

     a.  dampak positif sistem multipartai masa Demokrasi Liberal :

1)    menghidupkan suasana demokrasi di indonesia karena setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam politik berupa mengkritik pemerintah, menyuarakan pendapat, dan mendirikan partai politik.

2)    mencegah kekuasaan presiden terlalu luas, karena wewenang pemerintahan dipegang partai yang berkuasa.

3)   menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

b.  dampak negatif sistem multipartai masa Demokrasi Liberal :

1)    beberapa partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya masing-masing

daripada suara rakyat banyak.

2)    terjadi persaingan tidak sehat antara partai-partai politik yang ada dalam parlemen maupun kabinet dengan saling menjatuhkan lawan politiknya.

D.  Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955

1.   Pemilu pertama tahun 1955 memiliki arti sangat penting dalam upaya menata kehidupan bernegara RI yaitu :

a.   untuk pertama kalinya rakyat diberi kesempatan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR.

b.   Melalui pemilu akan dibentuk Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan UUD.

2.  Pemilu pertama 1955 diselenggarakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap dalam 2 tahap yaitu :

a.  Tahap I (29 September 1955), tujuannya memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b.  Tahap II (15 Desember 1955), tujuannya memilih anggota-anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar).

3.  Pemilu tahun 1955 :

a.   diikuti oleh puluhan partai, organisasi massa, dan perorangan.

b.   Dilaksanaan di seluruh Indonesia dibagi 16 daerah pemilihan meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.

c.   hasil pemilihan umum tahap I muncul 4 partai peraih suara terbanyak yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI dengan komposisi anggota DPR :

1)   Masyumi 60 kursi (22,3%)

2)   PNI  57 kursi (20,9%)

3)   NU 45 kursi (18,4%)

4)   PKI mendapat  39 kursi (16,4%)

5)   sisanya 59 kursi dibagi banyak partai kecil dengan masing-masing antara 1 – 8 kursi.

d.   jumlah anggota DPR sebanyak 272 orang dan dilantik pada tanggal 20 Maret 1956 (dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk).

e.   hasil pemilihan umum tahap II sebanayak 524 anggota dilantik pada tanggal 10 November 1956 dengan komposisi anggota dewan konstituante :

1)   PNI memperoleh 119 kursi.

2)   Masyumi memperoleh 112 kursi.

3)   NU memperoleh 91 kursi.

4)   PKI memperoleh 80 kursi.

5)   Partai lainnya memperebutkan 118 kursi.

E.  Situasi Politik di Indonesia Setelah Pemilu Tahun 1955

1.  Pemilu I terlaksana dengan baik dan berhasil menentukan anggota DPR dan dewan konstituante, tetapi tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, belum menghasilkan pemerintahan yang stabil, dan belum dapat memenuhi harapan rakyat, sebab :

a.   masing- masing partai masih mengutamakan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat, akibatnya muncul pergolakan di daerah-daerah yang mengakibatkan stabilitas politik menjadi terganggu.

b.   Presiden Soekarno mengajukan Konsepsi Presiden (Februari 1957) yang diantaranya berisi pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung) yang bertindak sebagai penasihat presiden untuk menyelamatkan negara.

c.   Suhu politik semakin hangat dan kondisi dalam negeri semakin labil ditandai munculnya perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah, berupa gerakan-gerakan sparatis di daerah-daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat, seperti berdirinya Dewan Banteng (Sumatra Tengah), Dewan Gajah (Sumatra Utara), Dewan Garuda (Sumatra Selatan), Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan), dan Dewan Manguni (Sulawesi Utara).

d.   Konstituante gagal mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru.

2.   Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi kondisi negara yang kritis dan mengalami krisis politik.

F.   Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.   Pengertian dekrit presiden adalah keputusan pemerintah pada bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat dan biasanya agar berlaku efektif harus mendapat dukungan kekuatan politik, parlemen, dan militer.

2.   Latar belakang dekrit presiden :

a.   kegagalan konstituante untuk menyusun UUD baru

b.   adanya masa reses konstituante yang tidak ada batasnya

c.   keadaan negara yang semakin kacau.

3.   Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah :

a.   anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.

b.   Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya

menolak menghadiri sidang.

c.   kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.

4.   Dekrit presiden diumumkan oleh Presiden Soekarno pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB dalam upacara resmi di Istana Merdeka.

5.   Isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu :

a.   Pembubaran Badan Konstituante

b.   Berlakunya kembali UUD 1945

c.   Tidak berlakunya kembali UUDS 1950

d.   Pembentukan MPRS dan DPAS.

6.   Dukungan terhadap Dekrit Presiden :

a.   seluruh rakyat mendukung karena sudah sangat jenuh merasakan kemandekan nasional, korupsi, dan tertundanya pembangunan.

b.   Kepala staf AD mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan Dekrit Presiden

c.   Mahkamah Agung membenarkan Dekrit Presiden

d.   sidang DPR hasil pemilu I tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan bersedia bekerja berdasarkan UUD 1945.

7.   Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa sebab :

dengan diberlakukannya UUD 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga mencoba menerapkan sistem demokrasi terpimpin.

8.  Sisi positif dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :

a. menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan

b. memberi pedoman yang jelas (UUD 1945) bagi kelangsungan negara

c. merintis pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara (karena pada masa demokrasi liberal tertunda).

9.  Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

a.  dibentuk lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS

b.  Bangsa Indonesia terhindar dari konflik berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan

c.  kekuatan militer semakin aktif dan berperan penting dalam percaturan politik di Indonesia

d.  Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

e.  memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.

 

G.   Kehidupan Politik Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.  Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya Tri Program, isinya :

a.   memperlengkapi sandang pangan rakyat,

b.   menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta

c.   melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.

2.  Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.

3.  Pembentukan MPRS, DPAS, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA) :

a.   MPRS bertugas menetapkan GBHN.

b.   DPAS bertugas sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.

c.  BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah

d.  MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.

4.  Pembentukan DPR-GR pada tahun 1960 :

a.   berarti Presiden Soekarno telah membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.

b.   alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong).

5.   Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional :

a.    Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola 8 tahun.

b.    Front Nasional tugasnya mengerahkan massa dan berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).

6.  Penetapan Manifesto Politik (Manipol) sebagai GBHN :

a.    Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, dengan  pidato asli berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”.

b.   dalam sidang DPAS tanggal 23-25 September 1959, diusulkan Manipol ditetapkan sebagai GBHN.

c.    Manipol mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK.

d.    Dalam Tap MPRS juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the Worlda New” (membangun dunia kembali) Mmnjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.   

H.  Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin :

a.    Pengertian demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila di Indonesia dengan kenyataan dipimpin mutlak oleh Presiden Sukarno dari tahun 1959 – 1965.

b.    Demokrasi Terpimpin menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter, akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

c.   Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin :

1)    Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.

2)    Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

3)    Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.

4)    GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.

5)    Pengangkatan presiden seumur hidup.

d.    Pada masa Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan

dirinya sebagai golongan yang Pancasilais.

e.   Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya.

f.     Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno menguntungkan PKI, karena menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam politik Indonesia, sehingga

kedudukan PKI semakin kuat PKI dan meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno paling setia.

g.    pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan programnya secara revolusioner, Bahkan mampu menguasai konstelasi politik, dengan puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.

2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

a.    Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur, karena Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam.

b.   pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin :

1)   mengelompokkan Negara di dunia menjadi 2 yaitu Oldefo dan Nefo :

a)   Oldefo (The Old Established Forces) yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis.

b)   Nefo (The New Emerging Forces) yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo).

Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo), terbukti dengan terbentuknya Poros Jakarta –Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia –Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).

2)   Konfrontasi dengan Malaysia

a)    Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah.

b)    Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.

c)    Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia, kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

d)    Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi :

 Ø   tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus.

 Ø   tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya :

 ·       perhebat ketahanan revolusi Indonesia

 ·       bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

e)    Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB :

 Ø   masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno, tetapi Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

 Ø   terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendorong Indonesia keluar dari PBB, sehingga secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

 I.   Dampak Persoalan Hubungan Pusat Daerah terhadap Kehidupan Politik Nasional dan Daerah sampai Awal Tahun 1960-an

Sejak diakuinya kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960, Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional yaitu :

1. Hubungan Pusat-Daerah

a. Terjadi permasalahan pertentangan antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah adalah :

1)   sebabnya yaitu masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2)   akibatnya adalah :

a)    hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi kurang harmonis.

b)    terbentuknya beberapa dewan merupakan oposisi dari daerah untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.

c)   muncul pemberontakan di daerah-daerah sehingga mengganggu stabilitas politik.

b.   Pemilihan Umum I tahun 1955 telah terlaksana dengan lancar dan aman sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi hasilnya belum dapat merubah nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih sejahtera karena partai-partai politik hanya memikirkan kepentingan partainya.

c.   terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II tanggal 24 Maret 1956 berdasarkan perimbangan partai-partai dalam Parlemen tidak berumur panjang karena mendapat oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan pemerintah mengabaikan pembangunan daerah.

d.   Oposisi dari daerah terhadap pemerintah pusat didukung para panglima daerah kemudian dilanjutkan gerakan-gerakan yang berusaha memisahkan diri (separatis) dari pemerintah pusat sehingga hubungan antara pusat dengan daerah kurang harmonis.

e.   Pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat yaitu :

1)   Pada tanggal 20 November 1956 di Padang, Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.

2)   Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.

3)   Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

4)   Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

f.    Dalam menghadapi gerakan beberapa dewan, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah antara Pemerintah Pusat dengan daerah-daerah dengan cara musyawarah, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan bahkan muncul pemberontakan terbuka pada bulan Februari 1958 berupa Pemberontakan PRRI-Permesta.

2. Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis

a.   Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

b.   Pada saat itu kabinet yang berkuasa silih berganti. Dalam waktu singkat saja dari tahun 1950 -1959 terdapat 7 buah kabinet yang memerintah silih berganti, sehingga rata-rata setiap tahun berganti kabinet.

3. Pergolakan Sosial Politik

a.   Pemilihan Umum I 1955 belum dapat membawa perubahan menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, misalnya belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi terutama di daerah-daerah.

b.   Protes juga dilakukan oleh daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan pemerintah pusat tidak memperhatikan daerah :

1)   Khususnya di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara pemerintah dianggap membiarkan penyelundupan-penyelundupan yang dilindungi penguasa-penguasa daerah.

2)   Beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangungan yang diterimanya dari pusat.

c.   kelemahan pemerintah pusat menjalankan kebijakan politik di daerah-daerah terbukti tampilnya perebutan kekuasaan di daerah oleh pihak militer karena pemerintah pusat dianggap tidak cakap memperhatikan kepentingan daerah, tidak adil dalam pembagian pendapatan ekspor dan terlalu birokratis dalam menyelesaikan sesuatu urusan, bahkan urusan yang mendesak.

d.   Kelemahan-kelemahan pusat berakibat munculnya pemberontakan di daerah-daerah.

4.  Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi akibat pergolakan sosial politik pasca pengakuan kedaulatan

a.  Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

1)   terjadi tanggal 23 Januari 1950 di Bandung dipimpin Kapten Raymond Westerling

2)   Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka tersebut.

3)   Gerombolan APRA yang menyerang kota Bandung kurang lebih 800 orang dan terdiri dari bekas KNIL.

b.  Pemberontakan Andi Azis

terjadi tanggal 5 April 1950 di Makassar yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL dipimpinan Kapten Andi Azis.

c.  Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

1)   terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang pro Belanda.

2)   Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

d. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

1)   gerakan pengambilalihan kekuasaan dilakukan Dewan Banteng dipimpin Letnan Kolonel Achmad Husein di daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo tanggal 20 Desember 1956, kemudian diikuti terbentuknya Dewan Gajah, dan Dewan Manguni.

2)   Pada tanggal 15 Februari 1958 pemberontakan mencapai puncaknya ketika Letnan Kolonel Achmad Husein memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan pembentukan kabinetnya dan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Berdirinya PRRI ini selanjutnya mendapat sambutan di Indonesia bagian Timur yang merupakan gerakan separatis.

e.  Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

1)   terjadi tanggal 1 Maret 1957 dipimpin Letnan kolonel H.N. Ventje Sumual, panglima TT VII Timur dengan mengikrarkan Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

2)   Gerakan ini menuntut dilaksanakan Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil, yakni daerah surplus mendapat 70 % dari hasil ekspor.

 

SOAL LATIHAN DAN PEKERJAAN RUMAH

Kerjakan soal berikut ini secara singkat, jelas, dan benar!

1.   Mengapa hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia hanya “ setengah hati”!

2.   Apakah dampak dari terbentuknya Negara RIS (Republik Indonesia Serikat)!

3.   Faktor apa sajakah yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!

4.   Permasalahan ekonomi apa saja yang muncul di Indonesia pasca pengakuan kedaulatan Belanda kepada Indonesia setelah tanggal 27 Desember 1949!

5.   Sebutkan 2 ciri yang menonjol kondisi politik di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955!

6.   Sebutkan 7  kabinet parlementer pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia tahun 1950-1959 serta sebab kejatuhannya masing-masing!

7.   Pemilu di Indonesia tahun 1955 diselenggarakan pada masa kabinet siapa dan dilaksanakan 2 tahap untuk memilih apa?

8.  Mengapa hasil Pemilu tahun 1955 tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan!

9.   Bagaimanakah situasi politik Indonesia menjelang Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959?

10.    Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 :

a.   Mengapa dikeluarkan Dekrit Persiden?

b.   Sebutkan 4 isinya?

c.   Apakah tujuannya?

11.    Bagaimanakah kehidupan politik Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

12.    Apakah dampak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

13.    Bagaimanakah kekuasaan Presiden pada masa Demokrasi terpimpin (tahun 1959 – 1965) dan apakah akibatnya?

14.    Sebutkan 5 bukti penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi  pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia!

15.    Mengapa ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diterapkan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI?

16.    Mengapa politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur (Blok Komunis)?

17.    Bagaimanakah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin!

18.    Mengapa secara resmi Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965?

19.    Apakah sebab dan akibat terjadi permasalahan pertentangan antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah sejak diakuinya kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960?

20.    Pemberontakan apa saja yang terjadi di Indonesia akibat pergolakan sosial politik pasca pengakuan kedaulatan serta pemimpinnya masing-masing!

 ----------  selamat mengerjakan  ----------